SIMPOSIUM DAN RAKORNAS PP ATPUSI

Simposium dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah ATPUSI se-Indonesia diselenggarakan pada tanggal 29-30 Desember 2010 di Yogyakarta. Simposium dan Rakornas ini mengambil mengambil tema: “Revitalisasi Peran Tenaga Perpustakaan Sekolah dalam Pengembangan Perpustakaan dan Kepustakawanan” dengan motto: “One School One Library, One Library One Librarian”. Acara simposium dan rakornas ini dihadiri oleh sekitar 160 peserta, di antaranya dihadiri oleh 16 Pengurus ATPUSI Provinsi di Indonesia.

Pada acara symposium  para nara sumber yang diundang masing-masing menekankan tentang:

1. Pentingnya revitalisasi (penguatan) peran tenaga perpustakaan sekolah melalui pendekatan undang-undang dan kelengkapannya. Diakui peran tenaga perpustakaan sekolah dalam mengembangkan perpustakaan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah masih belum maksimal.  Oleh sebab itu, pengembangan  kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan sekolah mutlak dilakukan.
2. Perlunya penguatan dalam perencanaan formasi dan pengadaan pegawai untuk tenaga perpustakaan sekolah di setiap pemerintah daerah provinsi.
3. Pengangkatan tenaga perpustakaan sekolah sebagai pegawai negeri dapat melalui cara alih jabatan, mutasi atau pengangkatan baru.
4. Dalam mewujudkan tenaga perpustakaan sekolah yang professional perlu digagas membuka sekolah kedinasan atau program studi khusus untuk tenaga perpustakaan sekolah di berbagai perguruan tinggi  di setiap provinsi di Indonesia.
5. Perlunya penegasan pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional dan Perpustakaan Nasional) untuk merumuskan konsep pengembangan tenaga perpustakaan sekolah. Ditawarkan konsep Teacher Librarian dan Library Assistant sebagai konsep yang ideal bagi perpustakaan sekolah di Indonesia.

Adapun Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) menghasilkan 10 Rekomendasi. Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah ATPUSI se-Indonesia sepakat mengeluarkan 10 Rekomendasi, sebagai berikut:

1. Setiap Pemerintah Provinsi agar mengalokasikan quota/formasi rektrutmen CPNS untuk  Tenaga Perpustakaan Sekolah minimal  4 orang dalam setiap tahunnya.
2. Setiap Tenaga Perpustakaan Sekolah diwajibkan  menjadi anggota ATPUSI. Untuk meringankan beban pustakawan, biaya keanggotaan diusahakan berasal  dari  dana Bantuan Operasional  Sekolah (BOS) atau sekolah.
3. Setiap Pengurus Daerah ATPUSI membuat surat kepada  Kepala Dinas daerah propinsi/kota/kabupaten, Badan Perpustakan Arsip Daerah Propinsi/Kabupaten, serta lembaga atau institusi terkait lainnya yang isinya memperkenalkan diri dan meminta dukungan dalam setiap kegiatan ATPUSI.
4. Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah agar meminta penambahan quota peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk Tenaga Perpustakaan Sekolah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Permintaan disampaikan kepada penyelenggara diklat, antara lain Perpustakaan Nasional dan Badan Perpustakaan Daerah, Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPMP) di setiap provinsi.
5. ATPUSI memperjuangkan agar materi dan nara sumber diklat lebih bermutu, mengikuti perkembangan terkini (uptodate), serta mengikuti trend pengembangan di dunia internasional.
6. Pengurus Pusat ATPUSI agar mengadakan Training of Trainer (TOT) bagi para pengurus  daerah untuk dipersiapkan menjadi narasumber yang berkualitas di daerahnya masing-masing.
7.  ATPUSI agar menggagas sekolah kedinasan untuk tenaga perpustakaan sekolah dan kepastian penempatan  kerja setelah lulus dari sekolah kedinasan tersebut.
8. Memperjuangkan Dana Blockgrant  di tingkat  Pusat dan Tingkat Propinsi dalam setiap tahunnya.
9. Setiap Pengurus Daerah ATPUSI Provinsi agar melaporkan kepengurusannya kepada  Gubernur , Walikota, Bupat, Bapusda, dan Dinas Pendidikan Propinsi /Kabupaten/ Kota  sebagai bentuk sosialisasi.
10. ATPUSI agar meminta kepada penyelenggara Lomba Tenaga Perpustakaan Sekolah Berprestasi   (Kementerian Pendidikan Nasional dan Perpustakaan Nasional RI) dilibatkan  sebagai bagian dari panitia atau sebagai penilai seleksi agar proses dan hasil seleksi benar-benar berkualitas.