.jpg)
.jpg)
Jakarta, 22 Juli 2026 – Pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (PP ATPUSI) menyampaikan keprihatinan atas hilangnya ruang perpustakaan SDN Tlogo 2 Kabupaten Blitar yang dibongkar untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kondisi tersebut mengakibatkan peserta didik kehilangan ruang baca yang selama ini menjadi pusat kegiatan literasi dan sumber belajar di sekolah.
Ketua Umum PP ATPUSI, Rachmawati, S.Sos., M.P menyatakan bahwa organisasi profesi menghormati setiap kebijakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan hendaknya tetap memperhatikan keberlangsungan layanan pendidikan, termasuk keberadaan perpustakaan sekolah.
"Perpustakaan sekolah bukan sekadar bangunan penyimpanan buku, melainkan jantung literasi dan pusat sumber belajar bagi peserta didik. Pembangunan ekonomi sangat penting, tetapi jangan sampai menghilangkan hak anak untuk memperoleh layanan perpustakaan yang layak. Pembangunan dan pendidikan seharusnya berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan," ujar Rachmawati, Ketua Umum PP ATPUSI.
PP ATPUSI menilai bahwa perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam mendukung implementasi kurikulum, meningkatkan kemampuan literasi membaca dan literasi informasi, membangun karakter, serta menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pendidikan.
Menurut Rachmawati, peristiwa di SDN Tlogo 2 Blitar hendaknya menjadi perhatian bersama agar tidak menjadi preseden bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia.
"Kami berharap setiap kebijakan pembangunan yang berdampak pada fasilitas pendidikan dilakukan melalui perencanaan yang matang, sehingga layanan perpustakaan tetap dapat berlangsung. Jika memang diperlukan relokasi atau pembangunan kembali, maka ruang perpustakaan pengganti harus disediakan sebelum layanan kepada peserta didik terhenti," tegasnya.
Sebagai organisasi profesi yang menaungi tenaga perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia, PP ATPUSI mendorong pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan hak peserta didik atas layanan perpustakaan tetap terpenuhi sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
PP ATPUSI juga mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta masyarakat luas untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap pengembangan perpustakaan sekolah sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Bangsa yang maju tidak hanya dibangun melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui investasi pada pendidikan dan literasi. Perpustakaan sekolah adalah ruang tumbuh generasi masa depan yang harus dijaga keberlangsungannya," tutup Rachmawati.
PP ATPUSI menyatakan kesiapan untuk berdialog dan berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam mencari solusi terbaik agar pembangunan dapat berjalan tanpa mengurangi hak peserta didik memperoleh layanan perpustakaan yang berkualitas.
.jpg)
.jpeg)
